Gubernur Minta MoU Dilaksanakan dalam Langkah Konkret

Oleh : aris 03 September 2015    Tidak ada komentar

Gubernur Minta MoU Dilaksanakan dalam Langkah Konkret

SAMARINDA --  Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak meminta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Pemprov Kaltim – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat dilaksanakan dalam langkah konkret.

 

“Ruang lingkup kerjasama yang menjadi kesepakatan harus benar-benar dilaksanakan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan akuntabel,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak sesaat setelah penandatanganan MoU antara Pemprov dan BPKP, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Kamis (3/9).

 

Faroek mengaku beberapa minggu lalu dirinya beserta gubernur dan para kejati se Indonesia dikumpulkan Presiden Jokowi di Istana Negara. Intinya gubernur beserta kejati se Indonesia diamanatkan melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.

 

Itu sebabnya, penandatanganan MoU yang merupakan lanjutan MoU sebelumnya tersebut dianggap sebagai respon cepat Pemprov Kaltim menjawab instruksi presiden. Bekerjasama dengan lembaga pengawas internal pemerintahan dalam pngelolaan keuangan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

 

BPKP juga kedepan diminta meningkatkan peran mencegah potensi penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

 

“Kalau soal komitmen kita sudah sejak dulu melaksanakannya. Dengan disaksikan Kepala BPKP terdahulu kita melakukan penandatangan pakta integritas di tempat ini (Pendopo Lamin Etam,Red) mencanangkan Kaltim sebagai pulau integritas (islands of integrity) mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi,” yakinnya.

 

Hasilnya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Kaltim berhasil mendapat penilaian terbaik atau B Plus selama lima tahun terakhir. Kemudian kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

Sekarang, gubernur mengaku sedang mendorong tiga kabupaten di Kaltim, yakni Kutim, PPU, dan Kubar yang belum berhasil meraih opini WTP seperti yang diperoleh tujuh kabupaten/kota lainnya. Ke depan seluruh kabupaten/kota se Kaltim diharap meraih opini WTP dalam hal pengelolaan keuangan.

 

 “Dari catatan selalu masalah aset paling rumit. Perlu ditata dengan baik. Yakin jika dilakukan dengan baik bisa WTP,” sebutnya.

 

Penandatanganan MoU sekaligus dirangkai pengukuhan Asosiasi Auditor Internal Pemerintahan Indonesia (AAIPI) wilayah Kaltim 2015-2018 dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati/Walikota se Kaltim, Kepala SKPD Kaltim, serta Camat, Lurah/Kepala Desa se Kaltim.(diskominfo kaltim/arf)


Teks Foto : Gubernur Faroek menandatangani MoU Pemprov Kaltim dan BPKP yang kemudian diikuti penandatanganan oleh Kepala BPKP RI, Ardan Adiperdana, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Kamis (3/9).(foto:diskominfo/kiki)

 

 


Tidak ada Komentar


Kirim Komentar Anda

rc






Download Baliho

Klik Pada Gambar


KLIK WIEK, INFORMASINYA MENARIK

img

TERLAHIR sejak 7 November 2012, WIEK (Warung Informasi Etam Kaltim) yang dikelola Dinas Kominfo dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Samarinda,…
Selengkapnya


Testimonial

123

123 , Samarinda




RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALTIM




Berita Terkini

Lihat Semua

BPPD Manfatkan Alat TTG *Kembangkan Ekonomi Masyarakat Pulau Terluar

SAMARINDA – Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD)…Selengkapnya

Jauhar Minta Semua Sektor Gunakan TTG

SAMARINDA – Kepala Badan…Selengkapnya

Galeri

Lihat Semua img img img
img img img

Sekilas Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK)

Hasrat Kepala Diskominfo Kaltim, Abdullah Sani, membuka  Warung Informasi Kaltim  bukan basa basi lagi.  Ia menyatakan,  persiapan pembukaan  warung informasi   yang diberi nama  Warung… Selengkapnya


facebook twitter rss